Mengapa Kemiskinan di Indonesia Terus Terjadi?
Kemiskinan merupakan isu yang terus melekat dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak.
Sedangkan standar global seperti Bank Dunia mengklasifikasikan kemiskinan ekstrem sebagai pendapatan di bawah $2,15 per hari (berdasarkan PPP). Di tahun 2025, BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional mencapai sekitar 9,3%, atau setara lebih dari 25 juta penduduk.
Meski angka ini mencerminkan penurunan dibanding masa pandemi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terpecahkan.
Apa Penyebab Utama
Kemiskinan di Indonesia?
1. Pendidikan yang Belum
Inklusif
Salah satu
akar masalah kemiskinan adalah terbatasnya akses pendidikan bermutu,
terutama di wilayah terpencil. Banyak keluarga masih kesulitan menyekolahkan
anak hingga jenjang menengah. Angka putus sekolah di daerah seperti
Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan menjadi bukti bahwa ketimpangan pendidikan
masih lebar.
2. Keterbatasan Lapangan
Kerja dan Ketimpangan Keterampilan
Hingga awal
2025, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 5,7%. Sebagian
besar pengangguran berasal dari kelompok usia produktif. Ketidaksesuaian
antara keahlian yang dimiliki lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja
menjadikan mereka sulit terserap di dunia industri.
3. Ketimpangan Distribusi
Ekonomi
Kesenjangan
ekonomi antarwilayah dan antarkelompok pendapatan menjadi pemicu utama
ketidakmerataan kesejahteraan. Kekayaan masih terkonsentrasi pada segelintir
elite, sementara sebagian besar masyarakat hidup pas-pasan.
4. Dampak Krisis dan
Bencana
Krisis
seperti pandemi COVID-19, kenaikan harga pangan, dan bencana alam turut
memperburuk kondisi kelompok rentan. Daya beli menurun, pendapatan berkurang,
dan banyak pelaku usaha kecil terpaksa gulung tikar.
5. Korupsi dan Lemahnya
Tata Kelola
Masalah
klasik lain adalah korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Banyak
program bantuan tidak sampai ke tangan yang berhak karena lemahnya verifikasi
dan minimnya pengawasan.
Baca Juga : Dampak Sosial dari Pengangguran Massal di Indonesia
Konsekuensi Kemiskinan
bagi Masyarakat
Implikasi Sosial
Ketika
masyarakat hidup dalam kekurangan, potensi munculnya tindakan kriminal,
kekerasan, dan konflik sosial meningkat. Anak-anak dari keluarga miskin
juga cenderung meninggalkan sekolah lebih awal.
Implikasi Ekonomi
Produktivitas
masyarakat miskin sangat rendah, dan kemampuan konsumsi mereka juga terbatas.
Ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Implikasi Kesehatan
Keterbatasan
dalam mengakses fasilitas kesehatan menyebabkan gizi buruk, stunting,
dan tingginya angka kematian bayi masih menjadi persoalan di daerah miskin.
Implikasi Psikologis
Hidup dalam
tekanan ekonomi yang kronis bisa memicu kecemasan, depresi, bahkan
memengaruhi relasi sosial dan stabilitas keluarga.
Apa Saja Upaya Pemerintah?
Bantuan Sosial:
Efektifkah?
Program
seperti PKH, BPNT, dan BLT masih menjadi instrumen utama pemerintah.
Namun evaluasi menunjukkan adanya kelemahan dalam penyaluran dan akurasi data
penerima manfaat.
Program Pelatihan dan
Kartu Prakerja
Kartu
Prakerja berkontribusi dalam peningkatan skill digital dan kewirausahaan, namun
masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengaksesnya karena
keterbatasan teknologi atau informasi.
Perbaikan Layanan Dasar
Pemerintah
berupaya memperbaiki sistem pendidikan dan layanan kesehatan melalui penguatan
infrastruktur dan anggaran, namun penyebarannya masih belum merata.
Reformasi Tata Kelola dan
Anti-Korupsi
Transparansi
dalam distribusi program bantuan dan perbaikan sistem pengawasan menjadi
penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program.
Kemiskinan
di Indonesia bukan semata soal kekurangan uang, tapi juga merupakan persoalan akses,
ketimpangan, dan kebijakan yang belum menyentuh akar masalah. Meski
berbagai program telah dijalankan, tantangan masih besar di sisi implementasi,
akurasi data, serta koordinasi antarlembaga.