Mengapa Kemiskinan di Indonesia Terus Terjadi?

Daftar Isi

 

Kemiskinan merupakan isu yang terus melekat dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak. 

Sedangkan standar global seperti Bank Dunia mengklasifikasikan kemiskinan ekstrem sebagai pendapatan di bawah $2,15 per hari (berdasarkan PPP). Di tahun 2025, BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional mencapai sekitar 9,3%, atau setara lebih dari 25 juta penduduk. 

Meski angka ini mencerminkan penurunan dibanding masa pandemi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terpecahkan.

Apa Penyebab Utama Kemiskinan di Indonesia?

1. Pendidikan yang Belum Inklusif

Salah satu akar masalah kemiskinan adalah terbatasnya akses pendidikan bermutu, terutama di wilayah terpencil. Banyak keluarga masih kesulitan menyekolahkan anak hingga jenjang menengah. Angka putus sekolah di daerah seperti Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan menjadi bukti bahwa ketimpangan pendidikan masih lebar.

2. Keterbatasan Lapangan Kerja dan Ketimpangan Keterampilan

Hingga awal 2025, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 5,7%. Sebagian besar pengangguran berasal dari kelompok usia produktif. Ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menjadikan mereka sulit terserap di dunia industri.

3. Ketimpangan Distribusi Ekonomi

Kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok pendapatan menjadi pemicu utama ketidakmerataan kesejahteraan. Kekayaan masih terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara sebagian besar masyarakat hidup pas-pasan.

4. Dampak Krisis dan Bencana

Krisis seperti pandemi COVID-19, kenaikan harga pangan, dan bencana alam turut memperburuk kondisi kelompok rentan. Daya beli menurun, pendapatan berkurang, dan banyak pelaku usaha kecil terpaksa gulung tikar.

5. Korupsi dan Lemahnya Tata Kelola

Masalah klasik lain adalah korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Banyak program bantuan tidak sampai ke tangan yang berhak karena lemahnya verifikasi dan minimnya pengawasan.

Baca Juga : Dampak Sosial dari Pengangguran Massal di Indonesia

Konsekuensi Kemiskinan bagi Masyarakat

Implikasi Sosial

Ketika masyarakat hidup dalam kekurangan, potensi munculnya tindakan kriminal, kekerasan, dan konflik sosial meningkat. Anak-anak dari keluarga miskin juga cenderung meninggalkan sekolah lebih awal.

Implikasi Ekonomi

Produktivitas masyarakat miskin sangat rendah, dan kemampuan konsumsi mereka juga terbatas. Ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi Kesehatan

Keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan menyebabkan gizi buruk, stunting, dan tingginya angka kematian bayi masih menjadi persoalan di daerah miskin.

Implikasi Psikologis

Hidup dalam tekanan ekonomi yang kronis bisa memicu kecemasan, depresi, bahkan memengaruhi relasi sosial dan stabilitas keluarga.

Apa Saja Upaya Pemerintah?

Bantuan Sosial: Efektifkah?

Program seperti PKH, BPNT, dan BLT masih menjadi instrumen utama pemerintah. Namun evaluasi menunjukkan adanya kelemahan dalam penyaluran dan akurasi data penerima manfaat.

Program Pelatihan dan Kartu Prakerja

Kartu Prakerja berkontribusi dalam peningkatan skill digital dan kewirausahaan, namun masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan teknologi atau informasi.

Perbaikan Layanan Dasar

Pemerintah berupaya memperbaiki sistem pendidikan dan layanan kesehatan melalui penguatan infrastruktur dan anggaran, namun penyebarannya masih belum merata.

Reformasi Tata Kelola dan Anti-Korupsi

Transparansi dalam distribusi program bantuan dan perbaikan sistem pengawasan menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program.

Kemiskinan di Indonesia bukan semata soal kekurangan uang, tapi juga merupakan persoalan akses, ketimpangan, dan kebijakan yang belum menyentuh akar masalah. Meski berbagai program telah dijalankan, tantangan masih besar di sisi implementasi, akurasi data, serta koordinasi antarlembaga.